Pendidikan Tinggi di Persimpangan Jalan: Kampus yang Saling Berebut Mahasiswa

Oleh: Dr. Agus Salim Salabi, M.A., (Ketua Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UINSUNA Lhokseumawe)

Setiap kali musim penerimaan mahasiswa baru tiba, suasana pendidikan tinggi di Indonesia berubah menjadi lebih riuh. Spanduk kampus berjejer di jalanan, iklan pendaftaran memenuhi media sosial, dan brosur digital beredar cepat di grup percakapan. Kampus, baik negeri maupun swasta, berlomba-lomba menarik perhatian calon mahasiswa.

Sekilas, semua ini tampak wajar. Namun jika dicermati lebih dalam, kompetisi tersebut semakin menyerupai perebutan pasar. Ada kampus negeri yang bisa menerima puluhan ribu mahasiswa baru dalam satu gelombang, sementara kampus lain yang berada di bawah kementerian yang sama hanya menjaring ratusan. Ketimpangan ini jelas bukan sekadar soal promosi, melainkan persoalan struktural yang lebih kompleks.

Salah satu penyebabnya adalah pembukaan program studi baru yang terlalu mudah dilakukan, sering tanpa analisis kebutuhan wilayah atau pertimbangan zonasi. Akibatnya, di daerah tertentu kita menemukan kampus-kampus berdekatan menawarkan jurusan serupa, padahal jumlah calon mahasiswa terbatas. Alih-alih melahirkan kolaborasi, yang tumbuh justru persaingan yang kurang sehat.

Ketimpangan juga terlihat dalam hal pembiayaan. Program beasiswa seperti KIP Kuliah, misalnya, masih lebih banyak terserap oleh Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN). Sementara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di berbagai daerah hanya mendapat kuota kecil. Padahal, banyak mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah menjadikan PTKIN sebagai pilihan realistis. Situasi ini jelas perlu evaluasi agar akses pendidikan tinggi lebih merata.

Di sisi lain, kampus swasta mulai menonjolkan keunggulan layanan akademik yang fleksibel: kuliah bisa diatur sesuai jadwal, administrasi lebih sederhana, dan suasana belajar dianggap lebih ramah bagi kalangan profesional. Inovasi semacam ini sah saja, tetapi jangan sampai fleksibilitas mengaburkan standar mutu akademik. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kualitas sambil tetap memberi ruang bagi inovasi.

Sebuah Pengalaman dari Lapangan

Beberapa waktu lalu, saya meminta seorang mahasiswa yang baru menyelesaikan tesisnya untuk ikut mempromosikan program pascasarjana kami. Ia seorang guru yang komunikatif dan punya jaringan luas. Pengalamannya memberi pelajaran penting. Ia berkata, “Sejak semester awal saya sering mengajak teman-teman guru untuk kuliah di kampus kita, Pak. Tapi banyak yang ragu setelah tahu proses akademik yang saya jalani. Ada penugasan, ada review jurnal, ada publikasi, semua tetap dibimbing dosen. Bagi mereka itu terasa berat, bukan karena biaya, tapi karena membayangkan prosesnya akan menguras waktu dan energi. Dari 10 orang yang saya ajak, paling hanya 3 yang siap. Sisanya memilih kampus lain yang lebih fleksibel.”

Pengalaman ini menunjukkan perubahan preferensi calon mahasiswa. Mereka kini lebih mempertimbangkan kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan beban akademik, bukan semata reputasi atau kualitas formal. Ini sinyal penting bagi semua perguruan tinggi: introspeksi diperlukan, tanpa buru-buru menyalahkan model kampus lain.

Apa yang Bisa Dilakukan?

1. Program studi baru harus diatur lebih strategis. Pertimbangan zonasi, kebutuhan wilayah, potensi ekonomi lokal, dan proyeksi tenaga kerja harus menjadi dasar keputusan. Tujuannya bukan membatasi kreativitas kampus, melainkan menjaga ekosistem pendidikan tinggi tetap sehat.
2. Distribusi beasiswa perlu lebih proporsional. PTKIN yang menjadi tumpuan banyak mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah harus mendapat dukungan lebih memadai, baik dari sisi kuota maupun pendanaan operasional.
3. Pemanfaatan teknologi digital harus fokus pada kualitas. Pendidikan daring bukan sekadar efisiensi, melainkan bagian dari ekosistem akademik modern. Standar desain pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, dan capaian belajar harus diperkuat agar kuliah daring tidak menjadi jalan pintas menuju kelulusan.
4. Kampus negeri, termasuk PTKIN, perlu memperkuat identitas akademik. Riset, publikasi, dan integrasi antara ilmu umum dan nilai-nilai keislaman bisa menjadi keunggulan kompetitif yang khas.
5. Negara harus hadir lebih tegas. Pendidikan tinggi tidak boleh sepenuhnya tunduk pada logika pasar. Ada tanggung jawab sosial dan intelektual yang melekat pada setiap perguruan tinggi, dan itu harus dijaga melalui kebijakan publik yang tepat.

Penutup

Pendidikan tinggi di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Jika tidak ditata dengan cermat, kualitas akademik bisa menurun perlahan. Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi akan sangat memengaruhi masa depan: lulusan yang kurang siap, ketimpangan antarwilayah yang semakin nyata, dan daya saing bangsa yang melemah.

Tugas kita bersama adalah memastikan perguruan tinggi tetap menjadi ruang tumbuh bagi ilmu pengetahuan dan karakter, bukan sekadar arena kompetisi pasar. Dengan cara itu, kampus kita akan mampu berdiri tegak menghadapi tantangan zaman.